Materi Bimtek Nasional – Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya, kami menyelenggarakan Bimtek Nasional dengan berbagai materi strategis yang dirancang secara komprehensif dan disusun berdasarkan regulasi terbaru dan kebutuhan aktual penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis yang aplikatif, sehingga peserta mampu mengimplementasikannya secara optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di instansi masing-masing.
Ruang Lingkup Materi Bimtek Nasional
| No. | Tema Bimtek Nasional | Link/Ket. |
|---|---|---|
| 1. | Strategi Penyusunan APBD yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel | Selengkapnya... |
| 2. | Optimalisasi Implementasi UU HKPD untuk Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif dan Berkeadilan | Selengkapnya... |
| 3. | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi | Selengkapnya... |
| 4. | Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 | Selengkapnya... |
| 5. | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI | Selengkapnya... |
| 6. | Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa secara Akuntabel | Selengkapnya... |
| 7. | Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 | Selengkapnya... |
| 8. | Peran Alat Kelengkapan Dewan Dan Penguatan Fungsi Legislasi DPRD | Selengkapnya... |
| 9. | Sosialisasi PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah | Selengkapnya... |
| 10. | Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | Selengkapnya... |
| 11. | Penyusunan dan Rekonsiliasi Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bukti Potong oleh Bendahara Pemerintah Daerah | Selengkapnya... |
| 12. | Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Selengkapnya... |
| 13. | Implementasi Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan di Tingkat Desa Berdasarkan Kepmendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 | Selengkapnya... |
| 14. | Manajemen Keprotokolan Dalam rangka Meningkatan Wawasan, Keterampilan, Etika dan Pengetahuan Bagi Protokol Serta MC /Master of Ceremony di Daerah | Selengkapnya... |
| 15. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Bidang Keprotokolan Sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2024 | Selengkapnya... |
| 16. | Manajemen Kepegawaian ASN Berbasis Sistem Merit sesuai Undang-Undang ASN | Selengkapnya... |
| 17. | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS | Selengkapnya... |
| 18. | Implementasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dalam Penataan Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien | Selengkapnya... |
| 19. | Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis sesuai Kaidah Kearsipan Nasional | Selengkapnya... |
| 20. | Penerapan Sistem Kearsipan Elektronik (e-Arsip) untuk Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas | Selengkapnya... |
| 21. | Penguatan Manajemen Penanganan Bencana Di Daerah | Selengkapnya... |
| 22. | Sinergi Stakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Di Daerah | Selengkapnya... |
| 23. | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Selengkapnya... |
| 24. | Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Gender Responsive Budgeting – GRB) | Selengkapnya... |
| 25. | Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Gender Responsive Budgeting – GRB) | Selengkapnya... |
| 26. | Strategi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah | Selengkapnya... |
| 27. | Aspek Hukum dan Akuntabilitas BLUD dalam Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien | Selengkapnya... |
| 28. | Evaluasi Kinerja dan Audit Internal BLUD untuk Meningkatkan Akuntabilitas | Selengkapnya... |
| 29. | Inovasi dan Transformasi Digital BLUD Menuju Layanan Prima Berstandar Nasional | Selengkapnya... |
| 30. | Penguatan Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Selengkapnya... |
| 31. | Strategi Satpol PP dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Selengkapnya... |
| 32. | Optimalisasi Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda tentang Ketertiban Sosial dan Perlindungan Masyarakat | Selengkapnya... |
| 33. | Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengadaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Langsung dan E-Purchasing | Selengkapnya... |
| 34. | Teknis Penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan KAK dalam Pengadaan Barang/Jasa | Selengkapnya... |
| 35. | Penguatan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan PBJ | Selengkapnya... |
| 36. | Peran Kesbangpol Dalam Mewujudkan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa | Selengkapnya... |
| 37. | Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik | Selengkapnya... |
| 38. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik Sosial | Selengkapnya... |
| 39. | Peningkatan Kapasitas Staf Ahli dalam Memberikan Masukan Strategis kepada Kepala Daerah | Selengkapnya... |
| 40. | Peran Strategis Staf Ahli dalam Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah | Selengkapnya... |
| 41. | Penguatan Fungsi Analis Kebijakan bagi Staf Ahli dalam Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah | Selengkapnya... |
| 42. | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam Laporan Keuangan Daerah | Selengkapnya... |
| 43. | Penguatan Fungsi Bendahara Dalam Pengelolaan Keuangan SKPD | Selengkapnya... |
| 44. | Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah dalam Perspektif Audit BPK | Selengkapnya... |
| 45. | Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten Dan Kota | Selengkapnya... |
| 46. | Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan | Selengkapnya... |
| 47. | Sosialisasi Perpres Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) | Selengkapnya... |
| 48. | Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) | Selengkapnya... |
| 49. | Siklus Pengelolaan Aset Daerah (Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Penghapusan) | Selengkapnya... |
| 50. | Tata Cara Inventarisasi, Penilaian, Penatausahaan, Pemanfaatan, Dan Pemindahtanganan Aset | Selengkapnya... |
| 51. | Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara SKPD sesuai Peraturan Perpajakan Terbaru (PPh & PPN) | Selengkapnya... |
| 52. | Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan dan Pemungutan Pajak Daerah (e-Tax & e-SPTPD) | Selengkapnya... |
| 53. | Audit Internal dan Kepatuhan Perpajakan di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya... |
| 54. | Penguatan Tata Kelola Aset Desa Menuju Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel | Selengkapnya... |
| 55. | Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Digital melalui Aplikasi SIPADES Versi 3.0 | Selengkapnya... |
| 56. | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0.7 | Selengkapnya... |
| 57. | Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Pelaksanaan Keprotokolan, Kehumasan, dan Hubungan Kelembagaan | Selengkapnya... |
| 58. | Standarisasi Tata Upacara, Tata Tempat, dan Tata Penghormatan dalam Keprotokolan Pemerintah Daerah | Selengkapnya... |
| 59. | Etika, Tata Krama, dan Teknik Penanganan Tamu Resmi sesuai Prinsip Keprotokolan | Selengkapnya... |
| 60. | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja ASN Berdasarkan PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2022 | Selengkapnya... |
| 61. | Strategi Pengelolaan Kinerja dan Talent Management di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya... |
| 62. | Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) | Selengkapnya... |
| 63. | Standarisasi Tata Naskah Dinas dalam Mewujudkan Administrasi Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel | Selengkapnya... |
| 64. | Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam Tata Naskah Dinas Elektronik | Selengkapnya... |
| 65. | Strategi Digitalisasi dan Otomatisasi Tata Naskah Dinas untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik | Selengkapnya... |
| 66. | Penyusunan Dokumen RPJMD Dan RDTR Yang Responsif Bencana | Selengkapnya... |
| 67. | Penguatan Kapasitas Pemda Dan Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Daerah | Selengkapnya... |
| 68. | Optimalisasi Dana Kontinjensi Bencana untuk Pembangunan Daerah | Selengkapnya... |
| 69. | Bimtek Analisis Gender dan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) serta Gender Budget Statement (GBS) | Selengkapnya... |
| 70. | Integrasi Gender dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Selengkapnya... |
| 71. | Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Penyusunan Indeks PUG (IPG & IDG) | Selengkapnya... |
| 72. | Inovasi Model Bisnis BLUD di Era Digital untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan | Selengkapnya... |
| 73. | Optimalisasi Tata Kelola BLUD untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya... |
| 74. | Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan BLUD | Selengkapnya... |
| 75. | Sinergi Satpol PP dengan TNI, Polri, dan Aparat Penegak Hukum Lainnya dalam Penegakan Perda | Selengkapnya... |
| 76. | Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Satpol PP dalam Penanganan Konflik Sosial | Selengkapnya... |
| 77. | Manajemen Operasional Satpol PP dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Daerah | Selengkapnya... |
| 78. | Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya... |
| 79 | Penyusunan Kontrak dan Tata Cara Pengelolaan Kontrak dalam PBJ Pemerintah | Selengkapnya... |
| 80. | Penyusunan Dokumen Pemilihan dan Evaluasi Penawaran dalam Tender PBJ | Selengkapnya... |
| 81. | Manajemen Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) | Selengkapnya... |
| 82. | Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Era Digital | Selengkapnya... |
| 83. | Peningkatan Peran Kesbangpol dalam Fasilitasi Ormas dan Pengawasan Organisasi Non-Pemerintah | Selengkapnya... |
| 84. | Manajemen Informasi dan Kajian Strategis untuk Mendukung Tugas Staf Ahli Kepala Daerah | Selengkapnya... |
| 85. | Etika dan Profesionalisme Staf Ahli dalam Hubungan Kerja dengan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah | Selengkapnya... |
| 86. | Penyusunan Telaahan Staf Ahli dan Naskah Akademik Kebijakan Pemerintah Daerah | Selengkapnya... |
Metode Pelaksanaan
Materi disampaikan melalui:
- Paparan narasumber berkompeten dan berpengalaman
- Diskusi interaktif dan studi kasus
- Tanya jawab untuk pendalaman materi
Tujuan Pelaksanaan
Melalui Bimtek Nasional ini diharapkan peserta:
- Memahami kebijakan dan regulasi terbaru
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
- Mampu menerapkan materi secara efektif di lingkungan kerja
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal, lokasi, dan pendaftaran Bimtek Nasional dapat dilihat pada halaman Jadwal Bimtek atau menghubungi panitia penyelenggara.
Informasi & Pendaftaran
Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal, materi, serta teknis pelaksanaan, silahkan menghubungi:
Lembaga Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPPSDM)
Telepon: 0811-899-770
Email: lppsdm85@gmail.com
WhatsApp:
Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan informasi pendaftaran, dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan pelatihan resmi.
