Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019

Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah …

Teruskan membaca

Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018)

Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018)

LPPSDM – Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor …

Teruskan membaca

Bimtek Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Bimtek Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Info Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan …

Teruskan membaca

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (PP No. 28 Tahun 2020)

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (PP No. 28 Tahun 2020)

Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (PP No. 28 Tahun 2020) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melalui Pasal …

Teruskan membaca