Jadwal Bimtek DPRD Dan Setwan

Jadwal Bimtek Nasional – Jadwal Bimtek DPRD Dan Setwan Terbaru

Bimtek DPRD dan Sekretariat DPRD (SETWAN) adalah kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta pemahaman Anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi legislatif di daerah.

Melalui bimtek ini, diharapkan DPRD mampu menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif, transparan, dan akuntabel, sedangkan Sekretariat DPRD dapat memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional secara optimal.

Tujuan Bimtek DPRD & SETWAN

Meningkatkan pemahaman Anggota DPRD tentang fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Memberikan keterampilan praktis kepada Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.
Meningkatkan sinergi antara DPRD dan SETWAN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance).
Memperkuat peran DPRD dalam penyusunan kebijakan publik serta pengelolaan keuangan daerah.

Pilihan Materi Bimtek DPRD & SETWAN

No.	Tema/Judul Materi Bimtek	Link/Ket.
1.	Optimalisasi Implementasi UU HKPD untuk Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif dan Berkeadilan	Selengkapnya...
2.	Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2017	Selengkapnya...
3.	Peran Alat Kelengkapan Dewan Dan Penguatan Fungsi Legislasi DPRD	Selengkapnya...
4.	Sosialisasi PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah	Selengkapnya...
5.	Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten Dan Kota	Selengkapnya...
6.	Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan	Selengkapnya...
7.	Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)	Selengkapnya...
8.	Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Selengkapnya...
9.	Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Selengkapnya...
10.	Tatacara Penyusunan KUA PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD Serta Evaluasi APBD	Selengkapnya...
11.	Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kinerja Yang Sistematis Dan Efektif	Selengkapnya...
12.	Penguatan Peran Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD	Selengkapnya...
13.	Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Sesuai PP No. 18 tahun 2017	Selengkapnya...
14.	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Selengkapnya...
15.	Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Selengkapnya...
16.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Selengkapnya...
17.	Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Serta Penyusunan dan Penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan Pelaksanaan EPPD	Selengkapnya...
18.	Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Selengkapnya...
19	Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD Dan EKPPD	Selengkapnya...
20.	Optimalisasi Kinerja DPRD Melalui Pembuatan PERDA (Legal Drafting) serta Teknik Pembentukan Produk Daerah	Selengkapnya...
21.	Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD Serta Penguatan Manajemen Persidangan dan Risalah	Selengkapnya...
22.	Penguatan Manajemen Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD	Selengkapnya...
23.	Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2020	Selengkapnya...
24.	Etika Keprotokolan dan Pelayanan Prima dalam Mendukung Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Selengkapnya...
25.	Manajemen Persidangan dan Notulensi Rapat-Rapat DPRD	Selengkapnya...
26.	Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD	Selengkapnya...
27.	Pembinaan Disiplin dan Etika ASN Sekretariat DPRD dalam Pelayanan Publik	Selengkapnya...
28.	Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	Selengkapnya...
29.	Penguatan Fungsi Sekretariat Dprd Dalam Mendukung Pembentukan PERDA Dan Fungsi Legislasi	Selengkapnya...
30.	Penguatan Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD	Selengkapnya...
31.	Peningkatan Kapasitas ASN Sekretariat DPRD dalam Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Selengkapnya...
32.	Tata Kelola Keuangan dan Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD	Selengkapnya...
33.	Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD	Selengkapnya...
34.	Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Berbasis Kinerja	Selengkapnya...
35.	Tata Kelola Keuangan dan Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD	Selengkapnya...
36.	Komunikasi Politik Dan Advokasi Kebijakan Oleh Anggota DPRD	Selengkapnya...
37.	Optimalisasi Peran DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Selengkapnya...
38.	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Anggota DPRD dalam Menjalankan Tugas Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan	Selengkapnya...
39.	Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Selengkapnya...
40.	Pemahaman Mendalam Tentang Siklus Keuangan Daerah Dan Fungsi Pengawasan DPRD	Selengkapnya...
41.	Peningkatan Efektivitas Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Program Dan Kegiatan	Selengkapnya...
42.	Peningkatan Kualitas Legislasi Daerah Melalui Strategi Dan Teknik Penyusunan Perda	Selengkapnya...
43.	Sinergi DPRD Dan Eksekutif Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	Selengkapnya...
44.	Peran Strategis DPRD Dalam Proses Penyusunan Dan Evaluasi APBD	Selengkapnya...
45.	Peran DPRD Dalam Mendorong Inovasi Daerah Dan Transformasi Digital Pemerintahan	Selengkapnya...
46.	Mekanisme DPRD Dalam Menyerap Dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Di Era Digital	Selengkapnya...
47.	Penguatan Peran dan Fungsi Pengawasan Anggota DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Selengkapnya...
48.	Penguatan Kapasitas DPRD dalam Fungsi Budgeting, Legislasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah	Selengkapnya...